Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2022 dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam acara tersebut, Gubernur Khofifah menyerahkan DIPA dan TKDD 2022 kepada 38 kabupaten/kota se - Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (9/12) sore. Penyerahan DIPA tersebut turut disaksikan Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono, Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Rektor Universitas Negeri Surabaya Nurhasan, Kepala OPD di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota penerima DIPA dan TKDD tahun 2022.Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA secara nasional oleh Presiden RI kepada seluruh Menteri, Gubernur dan lainnya pada 29 November 2021yang lalu di Istana Negara.

     Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo terkait penggunaan DIPA dan TKDD. Presiden meminta seluruh pemerintah daerah agar menggunakan TKDD 2022 dengan baik sehingga memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Anggaran belanja segera digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Serta Dana desa dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. “Karena kita ini masih harus berjuang bersama untuk menangani Covid-19 serta pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga good governance, transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.

     Lebih lanjut Khofifah Indar Parawansa juga menyampaikan bahwa alokasi DIPA dan TKDD 2022 merupakan stimulus dari pusat yang merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan agar tepat waktu, sasaran dan kualitas secara kolaboratif, untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan tambahan stimulus tersebut, maka untuk tahun 2022 upaya Provinsi Jatim yaitu percepatan ekonomi, penanganan kemiskinan, penanganan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan Jawa Timur bisa diwujudkan bersama. Caranya dengan kolaborasi, sinergi dan integrasi seluruh program strategis yang dilaksanakan oleh seluruh institusi baik institusi vertikal maupun horizontal. Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim Taukhid berharap agar realisasi belanja dapat segera dilaksanakan. Bahkan pengadaan barang dan jasa bisa mulai dilakukan saat ini. Sehingga pada 1 Januari bisa langsung dilaksanakan. 

     “Evaluasi bagi pemerintah daerah khususnya adalah DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik. Dengan pagu yang sekarang sudah diberikan, segera membuat rencana kerja kemudian segera menyiapkan kontraknya,” tuturnya. Taukhid berharap realisasi DAK fisik dapat lebih baik dari tahun ini yang di bawah 60 persen se Jatim. Kendala yang paling utama ialah PPKM yang membuat anggaran tidak dapat dilaksanakan. “Mudah-mudahan masih ada waktu 20 hari bisa meningkat serapannya. Dan yang paling penting adalah bagaimana ke depan, harapannya semua segera memulai,” imbuhnya.